Scroll to top

Pengiriman gratis Untuk pesanan min Rp 100.000

0

Pusat Bantuan082292579692

Keranjang Belanja

10 Peristiwa Penting Covid-19 di Indonesia Tahun 2020

Kamis, 18 Mar 2021, 07:42:53 WIB / By hidayat

10 Peristiwa Penting Covid-19 di Indonesia  Tahun 2020

Keterangan Gambar : 10 Peristiwa Penting Covid-19 di Indonesia Tahun 2020


Sepanjang tahun 2020/2021, isu kesehatan menjadi sorotan dibandingkan dengan isu-isu lainnya lantaran  wabah Covid-19 yang bermula muncul di China pada akhir Desember 2019. Kemudian, pada awal tahun 2020, penyakit baru ini merebak ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Covid-19 ini menjadi sorotan karena penyebarannya yang sangat cepat.

Selama kurang lebih 10 bulan pandemi Covid-19 di Indonesia berlangsung, dari 2 kasus pada awal Maret menjadi 650.000 kasus menjelang akhir Desember 2020. Adapun, jumlah yang meninggal akibat infeksi Virus Corona ini hampir tembus 20.000 orang hanya di Indonesia. Sementara itu, di dunia saat ini sudah ada sekitar 76,74 juta orang yang positif Covid-19. Dari jumlah tersebut, yang meninggal mencapai 1,69 juta orang.

 Pada akhir 2019, Virus Corona SARS-CoV-2 ini ditemukan di Wuhan, China, dan menyebar di negara itu. China. Sampai awal 2020, virus tersebut belum banyak berdampak ke negara negara lain. Namun, dengan pergerakan manusia yang tinggi menyebabkan penyebaran dan penularannya semakin cepat, sehingga lebih dari 1.000 korban jiwa di China meregang nyawa, lalu virus tersebut mulai masuk dan menginfeksi warga di negara-negara lain, termasuk masuk ke Indonesia.

Selanjutnya pada bulan Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan nama resmi Virus Corona jenis baru, SARS CoV-2 sebagai Covid-19. "Kami sekarang memiliki nama untuk penyakit ini dan itu Covid-19" ujar Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan di Jenewa, dikutip dari BBC, Rabu (12 Februari 2020).

Nama Covid-19 diambil dari kata 'corona', 'virus' dan 'disease'. Angka 19 merepresentasikan tahun munculnya wabah tersebut.  Wabah yang muncul di Wuhan, China, itu pertama kali dilaporkan ke WHO pada 31 Desember 2019. Nama tersebut dipilih peneliti untuk menghindari kebingungan dan stigmatisasi kelompok atau negara tertentu.

Berikut rangkuman penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia sepanjang tahun 2020.

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Kasus Covid-19 Pertama

Pada 2 Maret 2020, 2 orang warga Depok menjadi yang pertama terinfeksi Virus Corona di Indonesia. Yakni seorang perempuan berusia 31 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun. Setelah melakukan pertemuan dengan warga negara Jepang. Tepatnya sehari setelah Hari Valentine. Keduanya mengalami gejala seperti gangguan pernapasan beberapa hari kemudian. Kasus awal ini sempat menghebohkan masyarakat Indonesia, sehingga alat pelindung diri, mulai dari masker, hand sanitizer dipasaran  habis diborong untuk berjaga-jaga. Harga masker per boks dengan isi 50 kala itu bisa mencapai harga 1,5 juta. Adapun  harga hand sanitizer melonjak dari harga Rp.70.000 menjadi Rp.135.000 untuk ukuran 500 ml.

Pada awal Covid-19 masuk ke Indonesia Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun mengatakan bahwa wabah virus asal Wuhan itu memiliki tingkat risiko kematian yang kecil sehingga masyarakat hanya perlu menjaga daya tahan tubuh dengan melakukan pola hidup yang sehat. Adapun, melihat kondisi masker dan hand sanitizer yang sudah habis di mana-mana, Terawan pun belum menyarankan pakai masker untuk semua orang.“Masker hanya untuk yang sakit saja,” katanya.

 

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Bentuk Gugus Tugas atau SATGAS Covid-19

Pada Jum’at 13 April 2020 Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) lewat Keputusan Presiden No 7/2020. Dalam keputusan tersebut, presiden mengungkap latar belakang terbentuknya gugus tugas ini karena adanya  peningkatan penyebaran Covid-19 di dunia, dan melihat bahwa Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO). Adapun, tugas utama dari gugus tugas ini adalah menetapkan rencana operasional, mengendalikan percepatan pelaksanaan Covid-19, kemudian melaporkan secara langsung kepada Presiden dan Pengarah. Sementara itu, masyarakat juga sudah mulai diminta melakukan pemeriksaan sebelum melakukan kegiatan seperti pemeriksaan suhu tubuh disetiap tempat-tempat umum. Adapun, dalam pertemuan-pertemuan, masyarakat juga mulai diminta selalu mmenggunakan masker, tidak bersentuhan, seperti berjabat tangan atau cium pipi.

Sebelumnya, 6 sekolah internasional, yakni ACG School, Mentari Intercultural School, Cikal School, Beacon Academy, Jakarta Taipei School, dan Jakarta International School, juga tercatat mulai melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Dengan kasus yang terus bertambah, di DKI Jakarta dan Jawa Barat juga mulai mengentikan izin kerumunan, serta menutup tempat-tempat yang berisiko terjadinya kerumunan, seperti museum.

 

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Tak Ada Lockdown di Indonesia

Pada senin 30 Maret 2020 presiden Joko Widodo menyampaikan hal terkait tidak adanya kebijakan lockdown di Indonesia, meskipun pasien positif Covid-19 terus bertambah. Tetapi pemerintah menetapkan. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, melalui video conference dari Istana Bogor. Jokowi juga meminta pembatasan sosial atau yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini disertai kebijakan darurat sipil. "Saya minta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi" kata Jokowi

Presiden Jokowi pun meminta jajarannya segera menyiapkan perlindungan hukum untuk menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah. Adapun, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan bahwa tidak akan ada lockdown di Indonesia. Masyarakat diminta mematuhi imbauan pemerintah untuk menerapkan social distancing. Bersamaan dengan keputusan untuk tak melakukan lockdown, sejumlah pemerintah daerah salah satunya DKI Jakarta memutuskan membuat aturan membatasi aktivitas kendaraan umum dan menggencarkan social distancing.

 

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Menteri Perhubungan dan para Pejabat Pemerintah terpapar Positif Covid-19

Virus Corona menular tanpa pandang bulu, tak hanya warga biasa, tapi sekelas menteri pun terjangkit Covid-19.

Pada 14 Maret 2020 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi jajaran menteri pertama yang positif Covid-19. Saat itu, Menhub Budi menjadi pasien konfirmasi Covid-19 dengan sebutan “Kasus ke 76”. Budi mengalami gejala seperti sesak napas dan batuk hingga harus dipasangi alat bantu napas. Menggantikan pekerjaannya, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinasi Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menhub Interim. Menyusul Budi Karya, sederet pejabat pemerintah lainnya juga sempat terinfeksi Virus Corona. Ada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Achmad, Gubernur Kepulauan Riau Isdianto, Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo, dan sejumlah pejabat lainnya ikut terpapar Covid-19, bahkan sampai meninggal. Sampai pada akhir November, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria juga positif Covid-19 tanpa mengalami gejala serius. Politikus dan pebisnis Sandiaga Uno pun sempat tertular penyakit ini.

 

<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Sekolah Mulai Libur dan belajar secara Daring

Melihat kasus mulai banyak dan terus menyebar, sejumlah sekolah memutuskan untuk libur selama dua pekan sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menyatakan mendukung kebijakan pemerintah daerah meliburkan sekolah dan mendorong penerapan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. "Dampak penyebaran Covid-19 akan berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kami siap mendukung kebijakan (liburkan sekolah) yang diambil pemda. Keamanan dan keselamatan peserta didik serta guru dan tenaga kependidikan itu yang utama," ujar Nadiem.

Mmenteri pendidikan tersebut juga menambahkan bahwa Kemendikbud siap mendukung implementasi penundaan Ujian Nasional (UN) jika diperlukan, selain kebijkan meliburkan sekolah. Hal itu demi memastikan keamanan dan keselamatan semua warga sekolah.

 

<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->Tutup Akses Kunjungan 10 Negara

Pada 17 Maret, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengumukan kebijakan menutup akses dan menolak kunjungan dan transit ke Indonesia dari 10 negara untuk menekan angka penularan wabah Covid-19. Negara tersebut yaitu Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, dan Inggis. Adapun, sebelumnya kunjungan dari China telah ditangguhkan terlebih dahulu, disusul oleh pendatang dari Korea Selatan. Retno juga menangguhkan kebijakan bebas visa kunjungan, bisa kunjungan saat kedatangan dan bebas visa diplomatik maupun dinas selama 1 bulan.
Dengan kebijakan tersebut, setiap orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia diharuskan memiliki Visa dari Perwakilan RI sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungan. Namun, hingga kebijakan tersebut diturunkan, Presiden Joko Widodo tetap belum membuat keputusan untuk melakukan lockdown di Indonesia.

 

<!--[if !supportLists]-->7.      <!--[endif]-->Jakarta PSBB

Gubernur Anies Baswedan menyatakan mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghambat penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta pada 10 April 2020. Mulai dari hanya diberlakukan selama dua pekan hingga delapan bulan setelahnya. Pada saat PSBB, kegiatan seperti sekolah, bekerja di kantor, kegiatan keagamaan, sosial, budaya, pernikahan, dan operasional moda transportasi dibatasi. Sempat melonggar, pada September Pemprov DKI memberlakukan aturan PSBB Transisi. Sejumlah aktivitas dan kegiatan sosial kembali dibuka setelah 3 bulan sebelumnya dinilai berhasil menekan dan mempertahankan tambahan kasus Covid-19 di DKI Jakarta tetap rendah.

Selanjutnya pada Oktober 2020, Pemprov DKI kembali menarik ‘rem darurat’ dan kembali menerapkan PSBB ketat lantaran saat itu tambahan kasus di DKI Jakarta sudah mencapai lebih dari 1.000 per hari. Hingga 20 Desember 2020, tambahan kasus positif di DKI Jakarta masih di atas 1.000 orang, tepatnya 1.592 kasus baru sehingga totalnya menjadi 163.111orang.

 

<!--[if !supportLists]-->8.      <!--[endif]-->Indonesia Beli Vaksin China

Pada Juli 2020, Pemerintah Indonesia melakukan pembelian vaksin dan bekerja sama mengembangkan vaksin Covid-19 dengan perusahaan asal China, Sinovac. Vaksin tersebut kemudian diteliti lebih lanjut dan dilakukan uji klinis fase III oleh perusahaan Indonesia, PT Bio Farma. Pada 6 Desember, 1,2 juta dosis vaksin Sinovac yang sudah berupa vaksin jadi hadir di Indonesia. Namun, untuk melakukan vaksinasi masih perlu menyelesaikan uji klinis fase III dan juga menunggu diterbitkannya izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Vaksin tersebut menuai kontroversi, dari segi kehalalan hingga dampak dan efektivitas. Pasalnya, vaksin Sinovac belum melaporkan tingkat efikasi atau kemanjuran, ketika indikator tersebut menjadi penentu apakah vaksin tersebut bisa mendapat izin edar dari BPOM atau tidak.

Dikhawatirkan, jika tingkat efikasinya rendah, vaksin tersebut tidak akan efektif menstimulasi sistem imun untuk menangkal Virus Corona yang masuk ke dalam tubuh dan gagal menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok di masyarakat. Sementara, ada vaksin Covid-19 vaksin lain yang memiliki efikasi di atas 90% seperti vaksin  Covid-19 dari Pfizer.

 

<!--[if !supportLists]-->9.      <!--[endif]-->DKI dan Jawa Timur Pecahkan Rekor Covid-19

Dengan jumlah penduduk paling padat se-Indonesia, DKI Jakarta dan Jawa Timur mencatatkan rekor tertinggi terkait kasus Covid-19 di seluruh Indonesia. Tercatat DKI Jakarta menjadi provinsi dengan catatan kasus kumulatif positif Covid-19 terbanyak di Indonesia. Sementara  Jawa Timur mencatat kasus kumulatif kematian akibat Virus Corona terbanyak di Indonesia. Pada Minggu, 20 Desember 2020, kasus Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 1.592, sehingga kumulatifnya mencapai 163.111 kasus dan merupakan kumulatif kasus tertinggi di Indonesia. Namun, kesembuhan di DKI sudah sebanyak 146.866 dan 3.072 meninggal dunia.

Sementara itu, Jawa Timur mencatatkan kasus kematian akibat Covid-19 terbanyak di Indonesia, yakni 5.210 setelah mendapat tambahan 60 kasus meninggal. Adapun, total kasus Covid-19 di Jawa Timur sudah sebanyak 75.274 dengan pasien sembuh sebanyak 64.772. Kasus Covid-19 di Jawa Timur sempat menyalip kasus DKI Jakarta pada Juni dan seluruh kabupaten/kotanya dinyatakan menjadi zona merah.

 

<!--[if !supportLists]-->10.  <!--[endif]-->Kacau-Balau Rapid Antigen

Jelang libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, pemerintah menerapkan aturan baru bagi calon pelaku perjalanan untuk rapid test antigen, dari yang sebelumnya rapid test antibodi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan aturan rapid test antigen mulai Jumat (18/12/2020), adapun Bali pada Sabtu (19/12/2020) setelah merevisi aturan sebelumnya. Aturan itu baru itu, menurut  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan, berlaku selama 3 minggu yaitu pada Jumat (18/12/2020) hingga Jumat (8/1/2021) atau selama masa mudik Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebutka, penyertaan hasil rapid tes antigen itu sudah menjadi kebijakan nasional dan berlaku untuk warga yang menggunakan transportasi umum baik darat, laut, maupun udara. Namun, tidak berlaku bagi warga yang menggunakan kendaraan pribadi.

Aturan ini disebut cukup mendadak, terlebih dalam ketentuannya meminta hasil tes yang diambil dari maksimal 2 hari sebelum melakukan perjalanan. Hal ini menyebabkan antrean panjang para pelaku perjalanan yang belum sempat tes rapid antigen di Bandar Udara Soekarno-Hatta.  Kekacauan di bandara saat pengecekan hasil rapid test antigen juga sempat diunggah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di akun Instagramnya @hotmanparisofficial. Ia mengeluhkan panjangnya antrean orang yang harus melakukan pengecekan dan pemeriksanaan rapid test, sementara pesawat yang akan dinaiki segera berangkat. Kemudian, pada hari yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklarifikasi bahwa kebijakan rapid antigen tidak wajib untuk melakukan perjalanan keluar dan masuk Jakarta melalui jalur darat dan laut. “Terkait perjalanan darat dan laut itu memang ada tiga pilihan, yang pertama diberlakukan seperti udara. Kedua, dilakukan random check. Ketiga, dilakukan seperti sekarang bebas inilah kebijakan dari Kementerian Perhubungan yang kita tunggu,” kata Ariza. Selanjutnya Ariza juga menyebutkan bahwa skenario pemeriksaan tes rapid secara acak bagi pelaku perjalanan yang hendak masuk dan keluar dari wilayah Ibu Kota itu adalah hasil usulan dari Kementerian Perhubungan.